Seruan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan agar Mesir mengadopsi sebuah konstitusi sekuler telah menciptakan semacam kontroversi, hanya beberapa jam sebelum pertemuannya yang dijadwalkan dengan para pemimpin Ikhwanul Muslimin, kelompok politik terbesar Mesir, Rabu ini (14/9).{Artikel tentang:Ikhwan Kecam Seruan Erdogan Agar Mesir Menjadi Negara Sekuler}Dalam pernyataannya Erdogan mencatat bahwa sekularisme tidak berarti meninggalkan agama.
"Sebuah negara sekuler menghormati semua agama," kata Erdogan dalam sebuah wawancara dengan saluran TV satelit swasta Mesir pada awal kunjungannya ke negara Afrika tersebut.
"Jangan terlalu waspada terhadap sekularisme. Saya berharap akan ada sebuah negara sekuler di Mesir," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan.
Dia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih menjadi relijius atau tidak, sembari menambahkan bahwa ia adalah perdana menteri muslim untuk negara sekuler.
Dr Mahmoud Ghuzlan, juru bicara Ikhwanul Muslimin Mesir, menganggap komentar Erdogan itu sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Mesir.{Artikel tentang:Ikhwan Kecam Seruan Erdogan Agar Mesir Menjadi Negara Sekuler}
Ghuzlan dikutip oleh sebuah surat kabar Mesir mengatakan bahwa eksperimen di negaranya tidak boleh dikloning ke negara lain.
"Kondisi Turki berbeda dengan Mesir, Turki berurusan dengan konsep sekuler," katanya menegaskan.
Erdogan mengatakan Mesir harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendirikan negara modern, termasuk manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, perhatian lebih terhadap pendidikan, peningkatan pengelolaan sumber daya keuangan dan menghilangkan korupsi.
Ide mengadopsi sistem sekuler bagi Mesir telah memicu kontroversi antara kekuasaan negara liberal dan Islam sejak revolusi 25 Januari lalu.{Artikel tentang:Ikhwan Kecam Seruan Erdogan Agar Mesir Menjadi Negara Sekuler}
Kelompok liberal dan sekuler takut akan pengambilalihan parlemen oleh kubu Islamis melalui pemilu mendatang yang dijadwalkan bulan November. Mereka takut pengambilalihan kekuasaan akan memberikan Islamis kontrol atas penyusunan konstitusi. (fq/aby)
